Pandeglang, WartaHukum.com - LQ Indonesia Lawfirm turut angkat bicara terkait penangkapan tujuh anggota Buser Polda Metro Jaya yang hendak menyita kendaraan bermotor di Pandeglang, Banten.
Kabid Humas LQ Indonesia Lawfirm, Sugi menjelaskan terkait penyitaan jelas tertera sesuai ketentuan Pasal 38 KUHAP: "Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat, namun dalam keadaan mendesak, penyitaan tersebut dapat dilakukan penyidik lebih dahulu dan kemudian setelah itu wajib segera dilaporkan ke Ketua Pengadilan Negeri, untuk memperoleh persetujuan".
"Para Buser hendaknya dalam bekerja mengikuti aturan KUHAP dan jangan mentang- mentang polisi, mau mengambil dengan alasan menyita barang kendaraan bermotor milik orang lain. Ini sama saja mencuri apabila tidak dilengkapi surat penyitaan atau surat perintah penyidikan atau surat tugas apapun," katanya, Senin (31/1/2022).
"Masyarakat yang curiga punya hak untuk mengamankan, walau oknum tersebut mengaku dirinya polisi apabila tidak membawa surat perintah penyidikan atau surat penyitaan. Sudah benar dibawa ke kantor polisi setempat," lanjutnya.
Tanpa surat, tujuh buser tersebut sudah melanggar prosedur hukum formiil.
"Tidak diperkenankan Aparat Penegak hukum termasuk polisi, menjalankan tugas dengan cara melawan hukum terutama hukum formiil," katanya.
''Masih untung tujuh buser tersebut tidak diamuk massa dengan memaksa membawa ranmor tanpa surat. Sudah banyak kejadian oknum Polri malah menjadi mata elang atau malah mengambil barang milik orang lain, sehingga surat tugas atau surat penyitaan dari PN setempat inilah yang membuktikan bahwa Polisi sudah dalam track sebenarnya," ungkapnya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Zulfan mengklarifikasi bahwa yang diamankan warga adalah satu orang anggota Polda Metro Jaya bernama Bripka Asep Nurori dan enam warga sipil.
(Red)
Tidak ada komentar:
Tulis komentar