Cilegon, WartaHukum.com – Refleksi Hari Ulang Tahun (HUT) Kota Cilegon yang ke - 23 Tahun, Dewan Pengurus Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kota Cilegon mengkritik dengan memasang spanduk disalah satu jalan di Kota Cilegon.
Ketua DPC GMNI Kota Cilegon Novreza Fajri mengatakan di usia yang sudah 23 Tahun Kota Cilegon harus terus berbenah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM) dan tata kelola birokrasi yang lebih transparan, dengan ditunjang perkembangan industri 4.0, sebab masih banyaknya PR yang harus diselesaikan Pemerintah Kota dan mengevaluasi diri soal realisasi janji kampanye yang lambat terealisasi.
“Pemkot Cilegon masih banyak PR yang harus dikerjakan harus ada evaluasi diri, kami menilai tata kelola birokrasi yang masih kaku dan lambatnya perkembangan teknologi di Kota ini harus di akselerasikan, bicara serapan anggaran juga agar Walikota Cilegon segera mengevaluasi semua OPD yang penyerapan anggarannya rendah sehingga Silpa di tahun 2021 mencapai Rp 457,79 miliar hal tersebut berimplikasi salah satunya melambatnya pembangunan,” ungkap ketua DPC GMNI Cilegon, Novreza Fajri.
Sebagaimana kita ketahui, data indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Cilegon terus meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun 2020 ke 2021 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya sebesar 0,30 persen menjadi 73,35. Ini menjadi prestasi, tolak ukur itu seharusnya membuat SDM di Kota Cilegon merata.
Reza menjelaskan, peningkatan ini beriringan dengan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan hak-hak dasar lainnya sebagai warga Cilegon. Namun, ada beberapa catatan yang GMNI saat ini kaji, untuk terus membangun Cilegon yang lebih baik.
“Kita saat ini masih mengkaji bagaimana penerapan metode distribusi KCS khususnya beasiswa full sarjana yang dijanjikan sebanyak 25 ribu ini, agar merata dan lebih terbuka. Selain itu juga kita sedang mengkaji bagaimana kemudian Pemkot Cilegon menggunakan program kementerian untuk pendidikan seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi pemuda Cilegon yang ekonomi nya lemah namun ingin kuliah di kampus besar seperti UGM, UI atau lain sebagainya,” kata Reza.
Tentu, Pemerintah harus mendampingi anak-anak berprestasi yang perekonomiannya lemah ini, untuk terus bisa mengenyam pendidikan yang berkualitas. GMNI juga menilai, Pemerintah Cilegon gagal dalam menjadikan Kota Cilegon yang ramah anak, sebab kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak khususnya kasus kekerasan seksual masih terjadi.
“Kita menghimpun data Selama Januari-Febuari 2022 di Kota Cilegon OPD terkait menangani 14 kasus kekerasan perempuan dan anak, dan 4 diantaranya kasus kekerasan seksual. Ini yang terdata dan berani melapor? Berapa angka pastinya? Harusnya Pemerintah gencar melakukan jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi korban,” imbuh Reza.
Saat ini, kata Reza, DPC GMNI Kota Cilegon tengah mendampingi salah satu korban kekerasaan seksual, dimana prosesnya saat ini sudah diproses di Aparat Kepolisian dan instansi Pemerintah terkait. Hal ini dilakukan, agar penghargaan yang berupa plakat itu tak sia-sia, warga Cilegon khususnya perempuan dan anak pun harus aman dan bahagia tinggal di Cilegon.
Sementara itu, sekretaris DPC GMNI Cilegon, Ihwan Muslim berdasarkan TPT Kota Cilegon menurun 2,56 persen menjadi 10,13 persen, dibanding tahun sebelumnya sebesar 12,69 persen. Kita belum apresiasi soal ini karena kita tidak melihat Pemerintah memberikan sesuatu program untuk meningkatkan kursus soft skill atau hard skill.
“Kami melihat relevansi pelatihan-pelatihan di Cilegon ini tidak berbanding lurus dengan kebutuhan Industri padat modal di Cilegon, kalo cuma pelatihan menjahit, otomotif dan lainnya itu mungkin sudah tidak relevan,” ujarnya.
“GMNI mendorong Pemkot Cilegon undang pihak Industri tanyakan kebutuhan apa yang ada di Industri, minta SDM kita dilatih bedasarkan kebutuhan, gerakannya harus karena kebutuhan dapur tidak bisa ditunda-tunda,” imbuhnya.
Ihwan juga mengatakan, kota Cilegon ini diguyur ratusan Triliun investasi industri padat modal, seharusnya pemerintah menyiapkan strategi khusus dalam menghadapi itu.
“Seiring semakin pesatnya industri juga harus ada jaminan kesehatan buat masyarakat, Cilegon sekarang ini banyak pendatang disebabkan pesatnya perkembangan Industri, kalau putra-putri daerah tidak disiapkan dengan matang kita hanya menjadi penonton saja di kandang sendiri,” tandasnya.
Penulis : Arifin
Tidak ada komentar:
Tulis komentar