Senin, 06 November 2023

Pemkot Tangsel Ubah Peruntukan Tanah SGHB Milik PT HKP Tanpa Konfirmasi


 



Jakarta, WartaHukum.com - Kuasa Hukum PT Hana Kreasi Persada, La Ode Surya Alirman SH dari kantor LQ Indonesia Law Firm memprotes sikap Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan Sikap Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Pusat terkait  perubahan peruntukan tanah SHGB No 0340 milik PT HKP yang diubah peruntukannya tanpa ada konfirmasi resmi ke PT HKP. 


Surya  mengatakan bahwa perubahan peruntukan tanah milik PT HKP yang semula permukiman diubah menjadi Situ melalui Perda Tangerang Selatan No 15 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Kota Tangerang Selatan tahun 2011-2031 bertentangan dengan UU Penataan Ruang. 


"Bagaimana bisa Pemkot Tangsel tahun 2011 jaman ibu Airin Rachmi Diany berani mengubah peruntukan tanah SHGB menjadi Situ padahal dimana mana orang punya HGB tujuannya untuk bikin perumahan atau ruko bukan untuk bikin danau atau telaga, lagi pula SHGB adalah produk negara yang tidak bisa diubah peruntukannya melalui Perda, ada apa dengan Pemkot Tangsel, "ujar Surya. 


Akibat tindakan sepihak tersebut PT HKP  merasa dirugikan, " Sampai saat ini PT HKP  tidak bisa membangun perumahan di lokasi tanah SHGB di Kelurahan Rempoa, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan dan kalau memang tanah itu  untuk Situ seharusnya sekarang sudah ada danau atau telaga di lokasi tanah HGB, faktanya  disekitar lokasi tanah justru banyak permukiman," pungkas Surya. 


Sebagai pemilik tanah PT HKP sejak awal tidak dilibatkan dalam pembuatan Perda Kota Tangsel Nomor 15 tahun 2011 dan yang paling disesalkan PT HKP  ternyata ada peran Dirjen Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Pusat  yang secara serampangan memberi persetujuan substansi kepada Pemkot Tangsel untuk mengubah peruntukan tanah SHGB milik PT HKP menjadi Situ padahal persetujuan subtansi  tersebut justru bertentangan dengan Pasal 7 ayat 3 UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 


Sebagai Firma Hukum terkemuka LQ Indonesia Law Firm akan  senantiasa membantu pihak pihak yang  haknya  dilanggar oleh  kekuasaan  dan bagi masyarakat yang merasa haknya dilanggar dapat menghubungi ke Hotline 0817-489-0999.


Sumber : (Press Release LQ Indonesia LawFirm, 6 November 2023).

Show comments
Hide comments
Tidak ada komentar:
Tulis komentar

Berita Terbaru

Back to Top