Oleh : Muhammad Rafiq Khadafi
Serang, WartaHukum.com - Julukan tidak biasa yang didapatkan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), tidak lain tidak bukan Adalah karena gaya kepemimpinannya yang terkenal “Brutal”. Ahok sangat dikenal dengan inovasi kebijakannya yang berorientasi pada transparansi dan efisiensi, daripada penemuan teknologi atau produk tertentu. Kebijakan-kebijakan tersebut didasarkan pada komitmen untuk meningkatkan pelayanan publik, memberantas korupsi, dan memperbaiki infrastruktur di Jakarta. Salah satu inovasi besar yang diterapkan oleh Ahok adalah transparansi dalam pengelolaan anggaran. Ahok berusaha agar anggaran belanja daerah bisa diakses secara transparan oleh publik melalui platform e-budgeting. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan memastikan bahwa setiap pengeluaran pemerintah digunakan secara tepat. Sebelum masa kepemimpinan Ahok, anggaran pemerintah daerah sering kali tertutup dan rawan terhadap korupsi. Ahok memperkenalkan sistem e- budgeting untuk meminimalisir kebocoran anggaran, meningkatkan pengawasan, serta mendorong akuntabilitas. Sistem ini memberikan akses kepada masyarakat untuk melihat alokasi anggaran daerah, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Di bawah kepemimpinan Ahok, Jakarta mengalami peningkatan dalam sistem transportasi publik. Salah satu inisiatifnya adalah pengembangan bus Transjakarta serta penataan transportasi publik lainnya. Selain itu, Ahok juga mendorong pembangunan proyek MRT (Mass Rapid Transit) yang akhirnya terealisasi pada tahun-tahun berikutnya. Permasalahan transportasi di Jakarta merupakan salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh kota ini. Kemacetan lalu lintas yang parah dan kurangnya transportasi publik yang efisien menjadi alasan utama Ahok mengutamakan pengembangan transportasi publik. Proyek-proyek tersebut bertujuan untuk mengurangi kemacetan, meningkatkan mobilitas warga, serta mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi. Ahok memperkenalkan beberapa sistem berbasis teknologi yang dikenal dengan e-government, seperti e- Katalog dan e-Procurement. E-Katalog adalah platform yang memungkinkan pemerintah membeli barang dan jasa secara online dari vendor-vendor yang sudah terverifikasi. E-Procurement adalah sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang bertujuan untuk meminimalisasi potensi suap dan meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa. Sebelumnya, proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan seringkali dianggap tidak efisien dan rentan terhadap praktik korupsi. Ahok menyadari bahwa penggunaan teknologi dapat menjadi solusi untuk memperbaiki sistem ini. E-Katalog dan e-Procurement adalah bentuk upaya untuk menekan biaya, mempercepat proses pengadaan, serta mencegah praktik kecurangan dalam tender pemerintah.
Penertiban kawasan permukiman liar menjadi salah satu kebijakan kontroversial yang dilakukan Ahok. Ia melakukan penataan kawasan bantaran sungai dan daerah-daerah yang rentan banjir. Ahok memindahkan warga dari kawasan tersebut ke rumah susun yang telah disediakan oleh pemerintah. Salah satu penyebab utama banjir di Jakarta adalah permukiman liar yang berada di daerah bantaran sungai. Permukiman tersebut tidak hanya mempersempit aliran sungai, tetapi juga sering kali tidak memiliki sistem drainase yang memadai. Penertiban ini dilakukan sebagai langkah untuk mencegah banjir tahunan yang selalu melanda Jakarta. Meski kebijakan ini mendapatkan penolakan dari sebagian masyarakat, Ahok tetap melanjutkan kebijakan tersebut dengan alasan demi kepentingan jangka panjang dan keselamatan warga. Ahok juga mendukung pengembangan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di berbagai wilayah di Jakarta. RPTRA adalah ruang publik yang dirancang untuk memberikan tempat bermain yang aman bagi anak-anak, serta menjadi pusat kegiatan sosial bagi masyarakat. Jakarta sebagai kota besar memiliki keterbatasan ruang terbuka hijau dan tempat bermain yang aman bagi anak-anak. RPTRA bertujuan untuk memberikan fasilitas bagi masyarakat, khususnya anak-anak, dalam menikmati ruang publik yang bersih, nyaman, dan ramah lingkungan.
Program ini juga didasarkan pada visi Ahok untuk menciptakan lingkungan kota yang lebih ramah dan inklusif. Ahok memperkenalkan reformasi birokrasi dengan menerapkan sistem seleksi terbuka untuk pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Ia juga mengganti sejumlah pejabat yang dianggap tidak cakap dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, Ahok memperkenalkan sistem tunjangan berbasis kinerja untuk meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai pemerintah. Sebelum reformasi birokrasi ini, pemilihan pejabat di lingkungan pemerintah daerah sering kali tidak transparan dan lebih berdasarkan koneksi daripada kapabilitas. Ahok ingin memperbaiki sistem ini dengan menerapkan meritokrasi dan memastikan bahwa hanya individu yang kompeten yang mendapatkan jabatan penting. Reformasi birokrasi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang lebih profesional, efisien, dan bebas dari korupsi. Ahok juga berfokus pada penanganan banjir yang menjadi masalah rutin di Jakarta. Ia melakukan normalisasi sungai, perbaikan waduk, dan pemasangan pompa air di beberapa titik strategis untuk mencegah banjir. Program lainnya adalah pembangunan "Giant Sea Wall" atau tanggul laut raksasa untuk mencegah banjir rob yang sering terjadi di wilayah pesisir Jakarta. Banjir merupakan salah satu masalah paling kronis di Jakarta yang disebabkan oleh buruknya sistem drainase, pendangkalan sungai, dan perkembangan kota yang tidak terencana dengan baik. Ahok berusaha mengatasi masalah ini dengan proyek-proyek besar dan jangka panjang, seperti normalisasi sungai dan pembangunan tanggul laut. Selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dikenal dengan berbagai inovasi dan kebijakan yang berfokus pada transparansi, reformasi birokrasi, dan peningkatan infrastruktur publik. Latar belakang kebijakan-kebijakan tersebut umumnya didasarkan pada upaya untuk memberantas korupsi, meningkatkan efisiensi pelayanan publik, serta mengatasi berbagai masalah perkotaan yang kompleks, seperti banjir dan kemacetan. Meskipun beberapa kebijakannya menuai kontroversi, namun Ahok berkomitmen untuk menjalankan pemerintahannya dengan prinsip keterbukaan, profesionalitas, dan kepentingan masyarakat banyak.
Kesimpulannya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selama masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta telah melaksanakan sejumlah kebijakan yang berfokus pada transparansi, reformasi birokrasi, dan perbaikan infrastruktur kota. Salah satu terobosannya adalah penerapan e-budgeting dan e-government untuk meningkatkan transparansi anggaran dan mengurangi korupsi. Ahok juga berhasil mengembangkan sistem transportasi publik seperti bus Transjakarta dan proyek MRT untuk mengurangi kemacetan. Penertiban permukiman liar yang dilakukannya, meski menuai kontroversi, bertujuan untuk mengatasi masalah banjir yang sudah lama melanda Jakarta. Selain itu, Ahok juga memperkenalkan ruang publik yang ramah anak (RPTRA) dan mereformasi birokrasi melalui sistem seleksi terbuka dan tunjangan berbasis kinerja. Secara keseluruhan, kepemimpinan Ahok ditandai dengan inovasi kebijakan yang mengedepankan kepentingan publik, dengan komitmen kuat pada efisiensi, profesionalisme, dan keterbukaan dalam pemerintahan, meskipun beberapa kebijakannya sempat memicu perdebatan di masyarakat.
Penulis : Mahasiswa Pengantar Ilmu Politik, Prodi Komunikasi, FISIP Untirta_
Tidak ada komentar:
Tulis komentar