Sejarah dan Perkembangan Paham Liberalisme di Indonesia

Foto : Nureis Mahasiswi Pengantar Ilmu Politik, Prodi Kom, Fisip Untirta 

Serang, WartaHukum.com - Liberalisme di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks, berakar dari sejarah panjang yang dimulai dari era kolonial Belanda hingga masa reformasi saat ini. Sebagai suatu paham politik, sosial, dan ekonomi, liberalisme menekankan pentingnya kebebasan individu, hak asasi manusia, dan pemerintahan yang terbatas. Namun, perjalanan liberalisme di Indonesia tidaklah mulus; ia dipengaruhi oleh dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang beragam.

Pada awal abad ke-20, liberalisme mulai merasuk ke dalam pemikiran masyarakat Indonesia, terutama melalui kebijakan politik etis yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Kebijakan ini memperkenalkan beberapa hak politik bagi rakyat Indonesia dan menjadi jembatan bagi lahirnya organisasi-organisasi nasionalis. Organisasi ini berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan hak-hak politik, yang menjadi cikal bakal pergerakan kemerdekaan. Momen ini adalah tonggak penting dalam sejarah liberalisme di Indonesia, yang menunjukkan bahwa keinginan untuk merdeka dan memiliki kebebasan politik sangat kuat.

Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, liberalisme mengalami pasang surut yang signifikan. Masa awal kemerdekaan diwarnai oleh ketidakstabilan politik dan dominasi ideologi lain seperti sosialisme dan nasionalisme. Dalam periode ini, konflik internal mengganggu implementasi prinsip-prinsip liberal. Era Orde Lama di bawah Presiden Soekarno menjadi fase di mana pendekatan yang lebih otoriter dan sentralistik menghalangi perkembangan liberalisme. Soekarno mendorong ide-ide politik yang lebih nasionalis dan anti-kolonialis, sering kali mengabaikan prinsip-prinsip kebebasan individu.

Transisi ke Orde Baru pada tahun 1966 di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto membawa perubahan signifikan dalam paradigma ekonomi dan politik. Soeharto menerapkan kebijakan ekonomi liberal yang berfokus pada privatisasi perusahaan negara dan promosi investasi asing. Langkah-langkah ini awalnya berhasil meredakan krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada waktu itu, tetapi juga menciptakan ketimpangan yang signifikan. Kebijakan ekonomi yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan perhatian yang sama terhadap distribusi kesejahteraan.

Meskipun sektor-sektor tertentu mengalami pertumbuhan pesat, data menunjukkan bahwa ketimpangan sosial semakin parah. Koefisien Gini, sebagai indikator ketimpangan pendapatan, menunjukkan peningkatan yang signifikan. Praktek nepotisme dan korupsi merajalela, dengan wilayah di luar Pulau Jawa sering kali tertinggal secara ekonomi, meskipun kaya akan sumber daya alam. Hal ini menimbulkan kesenjangan yang mencolok antara daerah yang kaya dan yang miskin, serta antara sektor-sektor yang berkembang dan yang terpinggirkan.

Privatisasi yang diusung selama Orde Baru sering kali menguntungkan segelintir elit. Banyak aset strategis jatuh ke tangan mereka, sementara masyarakat umum kehilangan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Ini menjadi tantangan besar bagi liberalisme, karena semangat kebebasan individu dan keadilan sosial tidak dapat dicapai jika sebagian besar populasi tidak merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Kondisi ini berimplikasi langsung pada kualitas hidup masyarakat, terutama di luar Jawa. Banyak daerah mengalami kekurangan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan berkualitas. Kebijakan pemerintah yang tidak seimbang dalam alokasi sumber daya semakin memperparah masalah ini, menciptakan ketidakadilan yang mendalam. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa liberalisme tidak hanya tentang kebebasan individu, tetapi juga tentang tanggung jawab sosial dan keadilan.

Untuk mengatasi ketimpangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Pemerintah perlu merangsang investasi di luar Jawa melalui insentif, memperbaiki infrastruktur, dan meningkatkan kualitas pendidikan serta pelatihan keterampilan. Pembangunan yang adil dan merata sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di seluruh Indonesia. Tanpa upaya ini, liberalisme akan kehilangan makna dan tujuan dasarnya.

Kebijakan afirmatif dan pengawasan yang ketat terhadap proses privatisasi juga sangat diperlukan untuk mencegah korupsi dan memastikan transparansi. Masyarakat dan lembaga sipil harus dilibatkan dalam pengawasan kebijakan agar prinsip-prinsip liberal dapat diterapkan secara adil. Ini tidak hanya akan memperkuat sistem demokrasi, tetapi juga menciptakan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat.

Secara keseluruhan, perjalanan liberalisme di Indonesia mencerminkan perlunya keseimbangan antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Dengan menerapkan prinsip-prinsip liberal yang inklusif dan adil, diharapkan dapat mendukung kemajuan demokrasi dan kesejahteraan masyarakat. Masa depan liberalisme di Indonesia sangat bergantung pada kemampuan kita untuk menghadapi tantangan yang ada, memperbaiki ketimpangan, dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi bersama untuk masa depan yang lebih baik bagi semua rakyat Indonesia.

(Nureis)

(Penulis merupakan mahasiswi Pengantar Ilmu Politik, Prodi Kom, FISIP Untirta).